Developed by IT Team
Dok14
Dok13
Dok12
Dok11
Dok10
Dok9
Dok8
Dok7
Dok6
Dok5
dok4
dok3
dok2
dok1
Alwi Burhanudin
Agus Cahyono
Arifn
Arik Sri Wahyuni
Bambang Sutopo
ABU MANSUR
Susilo Darmono
Djumani
Dasiran
Nurhadi
Djumiati
Dwi Utomom
Guswanto
Hari Langgeng
Imama Basuki
Tarkiyat
Imam Musirin
Imam Muslichudin
Jumakir
M Hadi
Moh. Husni Tahir H
Moh. Nur Efendi
Mugianto
Mutriman
Nurwahyudi
Pranoto
Puguh Purnomo
Samsul Anam
Samsuri
Satam
Siti Alfiyah
Subadianto
Siti Ngawati
Zainudin
Imam Muslichudin
Sunarno
Zaenal Fanani
Sukri
Sukarodin
Sukadji
Sugeng
Supramono
Suparmin Sujono
Sunarkun
Wahyu Dianto

MENANGGAPI ASPIRASI FPJK, KOMISI III PERTEMUKAN DENGAN SKPD TERKAIT

Komisi III menggelar rapat dengar pendapat, dengan mengahdirkan FPJK, ULP, Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, dan Dinas PU Perumahan, Pemukiman dan Kebersihan

Selengkapnya...

DEWAN MAGELANG KUJUNGI TRENGGALEK

Rabu,February 22, 2017 Dewan Magelang Kunjungi Trenggalek Lihat Penerapan Perda Trenggalek, 

– Rombongan DPRD Kabupaten Magelang yang terdiri dari Panitia Khusus(Pansus) III dan IV berkunjung ke DPRD Kabupaten Trenggalek untuk study banding mengenai  peraturan daerah tentang sampah, pajak hiburan dan tera ulang, Rabu (22/2) sekitar pukul 10.15 WIB.

Ketua rombongan DPRD Kabupaten Magelang, Sunarno menjelaskan, kunjungan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana penerapan beberapa perda tersebut di Kabupaten Trenggalek. “Kami akan membandingkan  tata pelaksanaan dan strategi target agar realisasi perda berjalan maksimal,” kata Sunarno.

Terpisah, Suyatno dari bagian hukum pemerintah Kabupaten Trenggalek menegaskan masing-masing perda selama ini sudah berjalan dengan baik. Misal tentang perda persampahan yang dibentuk di penghujung tahun 2016 dan diundangkan menjadi perda nomor 27 tahun 2017.

Di dalamnya, kata Suyatno, mengatur tentang sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Hanya sampah medis tidak dimasukkan dalam perda.

“Sampah medis sudah ada di peraturan pemerintah tentang kesehatan,” ujarnya.

Sementara untuk perda pajak hiburan telah diundangkan pada tahun 2013,  sedangakan perda tera ulang atau uji berkala masih dalam proses dan teragendakan di tahun 2017. “Pembuatan Perda tera ulang cukup rumit, di Trenggalek hanya memiliki dua tenaga yang bersertifikat, padahal idealnya harus enam. Selain itu, sarana dan prasarana juga kurang representatif, sehingga dalam pelaksanaan terkadang harus bekerjasama dengan kabupaten lain,” imbuhnya.

Agus Cahyono, wakil ketua  DPRD Trenggalek sekaligus pimpinan sidang menegaskan, tahun 2017 ditargetkan 31 perda, 11 dari DPRD dan selebihnya dari bupati.

“Pada dasarnya,perda-perda yang dibuat disesuaikan kondisinya dalam perolehan target. Misal untuk pajak hiburan,disini tidak ada gedung bioskop,sehingga realistis dalam memasang target,” pungkasnya. (adv)

APBD MEMPUNYAİ PERAN YANG SANGAT SETRATEGİS UNTUK MENDUKUNG AKTİVİTAS PEMERİNTAH DAERAH

Hal tersebut disampaikan oleh Drs Zaenudin Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Trenggalek saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Trenggalek tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017 dihadapan rapat paripurna DPRD, Jum’at 28 Oktober 2016.

Selengkapnya...