Pansus I sebagaimana dibentuk melalui rapat paripurna yang digelar pada 6 April 2018 mulai membahas Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dipimpin oleh Sukarodin, Politisi dari Fraksi PKB hampir seluruh anggota pansus hadir. Turut hadir sebagai tim asistensi pembahas raperda adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kepala Bagian Hukum bersama Kabid dan staf.

Pansus membuka rapat kerja dengan mengingatkan Dinas PMD bahwa berkaitan dengan BPD telah ada pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengisian Anggota Badan Permusywaratan Desa.

Kepala Dinas PMD memberi penjelasan bahwa dengan adanya Raperda BPD nantinya pasal yang berkaitan dengan BPD akan dihapus. Dijelaskan lebih lanjut bahwa hal itu telah diatur pada ketentuan penutup raperda yang menghapus beberapa pasal pada Perda Nomor 12 Tahun 2015 dan Perda Nomor 13 Tahun 2015.

Pembahasan sempat berlangsung tegang berkaitan dengan mekanisme terpilihnya anggota BPD perempuan untuk memenuhi keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Disisi lain mekanisme pemilihan anggota BPD juga untuk memenuhi prinsip keterwakilan wilayah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tenggalek Akhir Tahun Anggaran 2017 telah disampaikan oleh Bupati Trenggalek kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek pada tanggal 20 Maret 2018. Sesuai dengan amanat Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, LKPJ dibahas oleh DPRD sesuai dengan tata tertib DPRD. Berdasarkan hasil pembahasan, DPRD menetapkan Keputusan DPRD sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan. Keputusan DPRD dimaksud disampaikan kepada Kepalia Daerah paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Samsul Anam, SH. MM. M.Hum. Saat membuka acara Reviev Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tenggalek Akhir Tahun Anggaran 2017 Senin, 9 April 2018.

Lebih lanjut Beliau mengatakan bahwa LKPJ merupakan laporan kinerja kepala daerah berdasarkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD, keberhasilan dan kegagalan kepala daerah dapat terlihat dari capaian - capaian atas target dari indikator kinerja daerah. Untuk menganalisis LKPJ, dewan perlu didampingi oleh Narasumber/Tenaga Ahli/Tim Pakar agar menghasilkan analisis yang tepat sehingga mampu memberikan rekomendasi yang pas. Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang merupakan lembaga yang dipandang tepat menjadi mitra DPRD dalam mengalisis LKPJ dimaksud.

Mengakhiri kata sambutannya, Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa  ini berharap agar Panitia Khusus DPRD mampu bersinergi dengan Narasumber sehingga LKPJ dapat dikupas tuntas dan tidak ada persoalan yang tersisa (mt).

 

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Panitia Khusus DPRD Kabupaten Trenggalek Drs. SUKARODIN, M.Ag. pada saat memimpin rapat kerja membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Trenggalek Akhir Tahun Anggaran 2017 dengan seluruh Kepala OPD Jum’at, 6 April 2018 di Aula DPRD Kabupaten Trenggalek.

Lebih lanjut dikatakan bahwa seharusnya Eksekutif segera menindaklanjuti catatan - catatan strategis yang merupakan bentuk rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Trenggalek Akhir Tahun Anggaran 2016 yang lalu setelah rekomendasi itu diterima, namun sampai sekarang DPRD belum menerima tindak lanjut tersebut padahal rekomendasi DPRD telah disampaikan kepada Bupati Trenggalek satu tahun yang lalu. Kalau rekomendasi DPRD tidak ditindaklanjuti apa gunanya kita mengeluarkan rekomendasi. Seandainya Eksekutif menindaklanjuti rekomendasi DPRD, maka kelemahan - kelemahan yang terjadi pada kinerja daerah tahun 2016 yang lalu dapat segera diperbaiki, namun kalau tidak ditindaklanjuti kelemahan - kelemahan yang lalu mungkin akan terulang lagi pada tahun berikutnya.

Menanggapi penilaian Ketua Pansus tersebut, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek drg. UNUNG ISNAINI, M.Si.  sambil menunjukkan buku tindak lanjut atas rekomendasi DPRD mengatakan bahwa Rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada Bupati atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016 telah ditindaklanjuti. Tindak lanjut tersebut sudah disampaikan kepada seluruh OPD dan OPD juga telah memperbaiki kekurangan - kekurangan yang ada pada LKPJ Akhr Tahun Anggaran 2016 sehingga capaian kinerja tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016 yang lalu.

Mengakhiri polemik tersebut, Ketua Pansus meminta agar buku tindak lanjut tersebut disampaikan ke lembaga ini. (mt)

Beberapa situs pemerintah yang berakhiran .go.id tidak bisa diakses. Gangguan ini hanya berlaku pada provider Indihome. Sedangkan pada provider lain misalkan Telkomsel, Indosat, Tri, dan lain-lain tidak mengalami masalah. Gangguan ini bisa diatasi dengan memanfaatkan proxy bisa mengakses website yang sedang dituju.

Sebagai contoh untuk pengguna browser Chrome dan Firefox bisa menginstall ekstensi Anonymox. Kemudian diaktifkan dan pada posisi On. Jika tetap tidak bisa silakan klik Change Identity.

Pada tanggal 29 Maret 2018 DPRD Kabupaten Trenggalek melaksanakan Paripurna dengan anggota mendengarkan sambutan Bupati tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati pada akhir tahun anggaran dan dilanjutkan Pembentukan Pansus LKPJ. 

Rapat paripurna selanjutnya dilanjutkan Paripurna Internal untuk menetapkan perubahan anggota Alat Kelengkapan DPRD. Perubahan anggota tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Komisi I : Im. Musirin, SE digantikan Penny Sugiharti, S.Sos dari FPDI-P
  2. Komisi II : Susilo Darmono digantikan Djumani, B.Sc dari Fraksi Demokrat
  3. Komisi III : Djumani, B.Sc digantikan Susilo Darmono dari Fraksi Demokrat
  4. Komisi IV : Penny Sugiharti, S.Sos digantikan Im. Musirin, SE dari FPDI-P
  5. Badan Pembentukan Perda : Mutriman digantikan Dr. Moh. Husni Hamid, SH MH CLA dari Fraksi Demokrat
  6. Badan Musyawarah : Dr. Moh. Husni Hamid, SH MH CLA digantikan Mutriman dari Fraksi Demokrat

Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat Nelayan Prigi Kecamatan Watulimo terkait dengan Rencana Pembangunan Pelabuhan Niaga Prigi yang telah disampaikan kepada DPRD beberapa kali terakhir disampaikan pada Hari Kamis tanggal 8 Maret 2018, Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek bersama Ketua Komisi II, Ketua Komisi III, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek melakukan konsultasi ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur di Surabaya pada Hari Senin Tanggal 12 Maret 2018.

Rombongan diterima oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur bersama staf terkait. Dalam konsultasi dimaksud Pimpinan DPRD menyampaikan kekhawatiran - kekhawatiran masyarakat nelayan Prigi terkait dengan rencana pembangunan pelabuhan niaga Prigi dimaksud antaralain Pembangunan pelabuhan niaga Prigi akan mematikan mata pencaharian nelayan; Polusi yang ditimbulkan oleh tumpahan olie kapal di sepanjang alur pelayaran akan menimbulkan pencemaran air sehingga mengganggu ekosistem dan habitat ikan.; Dengan adanya lalu lalang kapal, ikan akan lari dari teluk Prigi sehingga nelayan kesulitan mencari ikan.

Menanggapi kekhawatiran - kekhawatiran masyarakat nelayan Prigi seperti yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek, Dinas perhubungan Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa :Rencana pembangunan pelabuhan niaga Prigi sudah digagas cukup lama bahkan sejak Bupati Trenggalek dijabat oleh Bapak Mulyadi,

Rencana pembangunan pelabuhan niaga Prigi telah dilakukan kajian secara mendalam baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat. Berdasarkan kajian strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, teluk prigi merupakan kawasan strategis yang cocok untuk dikembangkan menjadi pelabuhan. Hasil kajian tersebut telah dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan dan telah  dianggarkan dana untuk fisik bangunan baik dalam APBN, APBD Provinsi Jawa Timur maupun APBD Kabupaten Trenggalek.

Yang sangat disayangkan, kenapa keberatan para nelayan baru disampaikan tatkala perencanaan sudah masuk tahap final bahkan sudah memasuki tahap proses penganggaran, apabila disampaikan tatkala perencanaan awal tentu tidak serumit saat ini. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pembangunan pelabuhan niaga Prigi diharapkan akan membuka akses perekonomian di pesisir selatan Jawa.

Menanggapi kekawatiran masyarakat nelayan Prigi terkait pelabuhan niaga ini akan berkembang seperti pelabuhan tanjung Perak Surabaya, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa Pelabuhan Niaga Prigi yang akan dibangun hanya pelabuhan perintis sehingga ukurannya hanya kecil. Dermaga yang akan dibangun hanya sepanjang 150 M dengan lebar 10 M. Untuk tahap awal hanya dibangun dermaga sepanjang 75 M  dengan lebar 10 M. Jarak dermaga dengan bibir pantai hanya 55 M. Pelabuhan niaga Prigi ini tidak akan berpengaruh terhadap area tangkapan ikan para nelayan karena space yang diperlukan sangat kecil dibanding dengan space teluk Prigi. Kapal yang bersandar di Pelabuhan niaga Prigi hanya kapal kapal yang berukuran maksimal 150 M dengan lebar 12 M. Karena pelabuhan niaga Prigi hanya pelabuhan perintis, maka intensitas kapal yang masuk ke pelabuhan niaga Prigi seminggu hanya 2 kali. Dibandingkan dengan luasan teluk Prigi, hadirnya pelabuhan niaga Prigi tidak akan mematikan mata pencaharian nelayan, tidak mempengaruhi ekosistem dan habitat ikan serta tidak mempengaruhi jumlah tangkapan ikan.Perahu perahu kecil, kerambah dan jaring thithil milik para nelayan tidak akan disingkirkan sepanjang tidak berada dalam alur pelayaran. Apabila ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh para nelayan guna mendukung aktivitas nelayan dalam mencari ikan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur siap membuatkan sarana dan prasarana dimaksud sepanjang sesuai dengan kriteria yang dapat didanai APBN maupun APBD Provinsi Jawa Timur serta realistis. (mt)

 

Badan Pembentukan Perda melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan pada tanggal 6 Desember 2017. Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Guswanto bertujuan untuk menggali informasi dan inovasi yang dilaksanakan oleh Bapemperda Kota Banjarbaru dalam rangka penyusunan Program Pembentukan Perda serta strategi yang dilakukan supaya seluruh raperda yang direncanakan terealisasi seluruhnya.
Disinggung juga kerjasama DPRD dengan pejabat perancang perundang-undangan supaya tidak ada regulasi yang dibuat melampaui kewenangan. Selain itu, peran serta masyarakat dalam rangka penyusunan raperda diwujudkan dalam public hearing agar regulasi yang disusun sesuai dengan kaidah dan benar-benar menyelesaikan permasalahan yang ada didalam masyarakat.

 

 

 

Dalam rangka penyusunan raperda inisiatif, tim penyusun raperda dari DPRD Kabupaten Trenggalek dipimpin oleh Ketua DPRD, Samsul Anam dan Wakil Ketua DPRD, Guswanto serta Ketua Tim, Sukarodin melakukan studi referensi ke Kota Tangerang. Kota Tangerang telah menetapkan perda wajib belajar diniyah takmiliah. Perda tersebut sejalan dengan semangat gagasan dari DPRD Kabupaten Trenggalek yang akan membentuk raperda pendidikan keagamaan. Raperda tersebut ditujukan untuk memperkuat kepribadian generasi muda dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman melalui pendidikan karakter berbasis keagamaan.
Pendidikankarakter anak bangsa tidak hanya dibentuk dengan sekedar memenuhi wajib belajar pendidikan saja. Pendidikan nonformal dirasakan memegang peranan penting dalam internalisasi nilai-nilai luhur agama sejak dini, melalui madrasah diniyah maupun pondok pesantren. Selain itu, dukungan kurikulum yang terpadu dan sistematis diperlukan untuk membentuk pemahaman yang baik.

 Tim juga mendalami kebijakan penerapan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang. Sebagai kabupaten yabg sedang gencar-gencarnya membangun, Kabupaten Trenggalek diperlukan kebijakan yang berkonsep pembangunan berkesinambungan berbasis lingkungan. Memang wilayah ruang terbuka hijau masih luas, namun dengan maraknya konversi lahan dalam upaya pemenuhan kebutuhan properti baik perumahan dan gedung usaha maka perlu kewaspadaan supaya ruang terbuka hijau tetap tersedia. Pembukaan lahan untuk keperluan properti perlu kewajiban untuk pemenuhan ruang terbuka sebagai salah satu poin fasilitas umum dan sosial sehingga tidak semua lahan berubah menjadi gedung.

etua

H. SAMSUL ANAM, SH MM M.Hum. (PKB)

Wakil Ketua

GUSWANTO (PDI-P)

 

LAMUJI, S.Pd M.Hum. (Partai Demokrat)

AGUS CAHYONO, SHI MHI (PKS)

Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek

  • Jl. A. Yani No. 4 Trenggalek
  • Kode Pos 66314
  • Telp / Fax 0355 - 791354
  • Email setdprd@gmail.com
  • Peta lokasi silakan klik disini

 

Pansus I membahas Raperda Badan Permusyawaratan Desa

  • Kategori: Berita
  • Diterbitkan pada Kamis, 12 April 2018 00:51
  • Dilihat: 146

Pansus I sebagaimana dibentuk melalui rapat paripurna yang digelar pada 6 April 2018 mulai membahas Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dipimpin oleh Sukarodin, Politisi dari Fraksi PKB hampir seluruh anggota pansus hadir. Turut hadir sebagai tim asistensi pembahas raperda adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kepala Bagian Hukum bersama Kabid dan staf.

Pansus membuka rapat kerja dengan mengingatkan Dinas PMD bahwa berkaitan dengan BPD telah ada pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengisian Anggota Badan Permusywaratan Desa.

Kepala Dinas PMD memberi penjelasan bahwa dengan adanya Raperda BPD nantinya pasal yang berkaitan dengan BPD akan dihapus. Dijelaskan lebih lanjut bahwa hal itu telah diatur pada ketentuan penutup raperda yang menghapus beberapa pasal pada Perda Nomor 12 Tahun 2015 dan Perda Nomor 13 Tahun 2015.

Pembahasan sempat berlangsung tegang berkaitan dengan mekanisme terpilihnya anggota BPD perempuan untuk memenuhi keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Disisi lain mekanisme pemilihan anggota BPD juga untuk memenuhi prinsip keterwakilan wilayah.