Pansus I membahas Raperda Badan Permusyawaratan Desa

  • Kategori: Berita
  • Diterbitkan pada Kamis, 12 April 2018 00:51
  • Dilihat: 432

Pansus I sebagaimana dibentuk melalui rapat paripurna yang digelar pada 6 April 2018 mulai membahas Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dipimpin oleh Sukarodin, Politisi dari Fraksi PKB hampir seluruh anggota pansus hadir. Turut hadir sebagai tim asistensi pembahas raperda adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kepala Bagian Hukum bersama Kabid dan staf.

Pansus membuka rapat kerja dengan mengingatkan Dinas PMD bahwa berkaitan dengan BPD telah ada pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengisian Anggota Badan Permusywaratan Desa.

Kepala Dinas PMD memberi penjelasan bahwa dengan adanya Raperda BPD nantinya pasal yang berkaitan dengan BPD akan dihapus. Dijelaskan lebih lanjut bahwa hal itu telah diatur pada ketentuan penutup raperda yang menghapus beberapa pasal pada Perda Nomor 12 Tahun 2015 dan Perda Nomor 13 Tahun 2015.

Pembahasan sempat berlangsung tegang berkaitan dengan mekanisme terpilihnya anggota BPD perempuan untuk memenuhi keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Disisi lain mekanisme pemilihan anggota BPD juga untuk memenuhi prinsip keterwakilan wilayah.