DPRD GELAR RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN PENJELASAN BUPATI TERHADAP RANCANGAN PERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2020

  • Kategori: Berita
  • Diterbitkan pada Jumat, 18 Oktober 2019 13:53
  • Dilihat: 122

DPRD GELAR RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN PENJELASAN BUPATI TERHADAP RANCANGAN PERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2020

Mengawali pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Trenggalek tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek  menggelar rapat paripurna penyampaian nota penjelasan RAPBD, yang diselenggarakan di Graha Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Trenggalek, Kamis 17 Oktober 2019 pukul 09.00.

Selain Pimpinan dan Anggota DPRD, hadir dalam kesempatan tersebut Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Kepala Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD, Para Camat Se Kabupaten Trenggalek dan Para Ketua Organisasi Wanita Kabupaten Trenggalek.

Proses Pembahasan APBD tahun anggaran 2020 merupakan kelanjutan dari hasil pembahasan KUA-PPAS yang telah dilakukan oleh Anggota DPRD Masa Jabatan 2014-2019 dan telah disepakati menjadi Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2020. Diperlukan proses panjang hingga raperda tentang APBD tahun anggaran 2020 dapat diundangkan. Nota yang disampaikan Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin, selanjutnya akan ditanggapi oleh fraksi – fraksi DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang akan digelar pada hari Senin, 21 Oktober 2019. Kemudian PU Fraksi nanti ditanggapi oleh Bupati dalam rapat paripurna yang akan digelar Hari Rabu, 23 Oktober 2019. Setelah itu akan dibahas lagi oleh Komisi – Komisi bersama OPD mitra kerja Komisi, selanjutnya Pimpinan Komisi melaporkan hasil pembahasan di tingkat komisi kepada Banggar, selanjutnya Banggar akan melakukan pembahasan dengan TAPD dan Kepala OPD.

Setelah RAPBD disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, masih ada tahapan yang harus dilalui yakni harus disampaikan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi apakah sudah selaras dengan ketentuan yang ada atau belum, jika belum maka DPRD dan pemerintah daerah harus menindaklanjuti dan menyempurnakan sesuai hasil Evaluasi, Jika hasil evaluasi telah ditindaklanjuti, barulah diterbitkan nomor register sebagai dasar mengundangkan Perda tentang APBD dalam lembaran daerah Kabupaten Trenggalek.(staf)