Demi menanggapi aspirasi dari Forum Pengusaha Jasa Konstruksi (FPJK) Kabupaten Trenggalek, sebagai wakil rakyat, Komisi III menggelar rapat dengar pendapat, dengan mengahdirkan FPJK, ULP, Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, dan Dinas PU Perumahan, Pemukiman dan Kebersihan. Dalam penjelasannya, Asmadi, juru bicara FPJK menyampaikan bahwa APBD Kabupaten Trenggalek harus Pro Rakyat, sehingga harus dapat dinikmati oleh utamanya warga Trenggalek sendiri. Berkaitan dengan ini adalah mengenai persyaratan lelang yang dirasakan oleh para Pengusaha Konstruksi Trenggalek dinilai terlalu mengada-ada dan hanya ditujukan kepada Perusahaan tertentu yang memenuhi persyaratan itu. Persyaratan dalam dokumen kontrak dinilai bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya yaitu Perpres Nomor 70 Tahun 2012, khususnya bertentang dengan Pasal 5 hurug f yang berbunyi “harus adil/tidak diskriminatif” dan bertentang dengan Pasal 6 huruf g yang berbunyi “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ataukolusi dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung dan tidak langsung merugikan negara.

Menanggapi penjelasan ini, Sukarodin, Ketua Komisi III menyampaikan bahwa pada kesempatan lalu, Komisi III telah melihat hal ini, dan bersama dengan SKPD terkait membicarakan untuk mencari jalan keluar agar persyaratan lelang tidak terlalu rumit sehingga dapat dinikmati oleh orang Trenggalek. Akan tetapi hingga sekarang ini tidak dapat menemukan celah untuk mengakomodir maksud itu. Sedangkan dari pihak ULP, memalui Kepala ULP, Totok Rudijanto, menjelaskan bahwa pemaketan, perencanaan termasuk penentuan persyaratan lelang kewenangan ada pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sementara ULP hanya mengevaluasi saja.

Wiji, Pejabat dari Dinas PU Bina Marga dan Pengairan menambahkan bahwa persyaratan misal SKT-SKA, memang disusun oleh PPK dengan melihat kompleksitas pekerjaan dan pastinya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan itu tidak hanya di Kabupaten Trenggalek, didaerah lain juga menggunakan itu. Sedangkan mengenai pemaketan misal penggabungan beberapa kegiatan pemeliharaan berkala pada beberapa ruas jalan menjadi satu paket adalah dalam rangka evisiensi, dan itu dibenarkan menurut ketentuan termasuk dalam Perpres tentang Pengadaan barang/Jasa.

Sementara, M. Sholeh, Kepala Dinas PU Perumahan, permukiman dan Kebersihan, menjelaskan bahwa munculnya persyaratan SKT-SKA itu lebih pada konsultan perencana bagaimana melihat pekerjaan itu. Sebagai misal adalah adalah kuda-kuda kayu dengan bentang 10 meter, maka tukang kayu harus dengan SKT tersendiri karena meski hanya tukang kayu membuat kuda-kuda, akan tetapi karena dengan bentang yang panjang, maka harus dengan konstruksi tertentu. Pencantuman peyaratan lelang juga tidak lepas dari faktor psikologis. Misal kegiatan pengurugan lahan. Dengan adanya kasus Salim kancil di Pasuruan, masalah tambang menjadi sesuatu yang peka, sehingga untuk itu, konsultan harus memasukkan adanya ijin tambang dalam persyaratan dokumen lelang.

Dari rapat dengar pendapat ini, Komisi III akhirnya berpendapat bahwa semua persyaratan lelang sebagaimana telah dicantumkan dalam dokumen lelang telah sesuai dengan ketentuan, dan justru akan salah apabila persyaratan itu tidak dicantumkan. Maka rekanan atau pengusaha konstruksi jangan justru menyalahkan ketidakmampuannya dengan menunjuk pada pihak lain yang salah, akan tetapi justru pihak pengusahalah yang harus melengkapi dan membekali diri agar mampu bersaing dengan pengusaha lain

(Adek)