Pada tanggal 12-15 November 2019 seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek mengikuti kegiatan orientasi yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur bekerja dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek serta kabupaten/kota lain.

Kegiatan Orientasi Bagi Anggota DPRD Provinsi Tahun 2019 dibuka oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, DPRD Kota Probolinggo, DPRD Kabupaten Magetan, DPRD Kabupaten Nganjuk, DPRD Kabupaten Gresik dan DPRD Kabupaten Mojokerto. Dihadiri pula petugas dari Kementerian Dalam Negeri yang bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan orientasi.

Kegiatan dilaksanakan pada empat lokasi di Kota Batu, yaitu Hotel Amartahills, Hotel Aston Inn, Hotel el Kartika Wijaya dan Hotel Alpines Kota Batu.

Pelaksanaan orientasi merupakan awal dari pelaksanaan tugas DPRD selama lima tahun kedepan. Berdasarkan aturan, orientasi anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri nomor 133 tahun 2017 tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota.

Tujuan dari kegiatan orientasi ini yaitu, (1) Mengembangkan Tupoksi Anggota DPRD sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (2) Meningkatkan semangat pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan (3) Meningkatkan pemahaman Ideologi Negara, konstitusi, semangat nasionalisme, dan wawasan kebangsaan.

 

Adapun materi yang disampaikan oleh narasumber dapat diunduh pada tautan berikut

Hari Senin, 26 Agustus 2019

Rapat Paripurna DPRD dengan acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Masa Jabatan 2019-2024.

Hari Senin, 2 September 2019

-      Rapat Paripurna DPRD dengan acara Pengumuman Susunan Keanggotaan Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Trenggalek Masa Jabatan 2019-2024.

-      Rapat Koordinasi Pimpinan Sementara DPRD dengan Ketua – Ketua Fraksi Terkait Rencana Pembentukan Pansus Pembahas Tata Tertib DPRD dan Pembagian Ruang Fraksi-Fraksi.

-      Rapat Paripurna DPRD dengan acara Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Hari Rabu, 4 September 2019

Rapat Pansus DPRD Membahas Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Hari Senin, 9 September 2019

Rapat Pansus DPRD melanjutkan Pembahasan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Hari Rabu, 11 September 2019

Penyampaian aspirasi masyarakat terkait Rekruitmen Mentor Sepeda Keren oleh Aliansi Rakyat Peduli Trenggalek (ARPT).

Hari Jum’at, 13 September 2019

Rapat Koordinasi Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua – Ketua Fraksi DPRD dengan Kadis PUPR dan Kadis  PKPLH terkait Progres Report Pelaksanaan Kegiatan Fisik APBD 2019.

Hari Sabtu, 14 September 2019

Rapat Paripurna DPRD dengan acara Penetapan Calon Pimpinan DPRD Masa Jabatan 2019-2024.

Hari Kamis, 26 September 2019

Rapat Koordinasi Ketua – Ketua Fraksi terkait Rencana Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Masa Jabatan 2019-2024.

Hari Jum’at, 27 September 2019

-      Rapat Paripurna DPRD dengan acara Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Masa Jabatan 2019-2024.

-      Rapat Badan Musyawarah DPRD dalam rangka menetapkan jadwal kegiatan DPRD Bulan Oktober 2019.

-      Rapat Kerja Banggar DPRD dengan TAPD Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur terhadap raperda tentang Perubahan APBD TA. 2019.

Hari Senin, 30 September 2019

-      Rapat Paripurna DPRD dengan acara Penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun 2020.

-      Menerima penyampaian aspirasi masyarakat menolak Perubahan UU KPK dan RUU KUHP oleh Aliansi Rakyat.

-      Rapat Pimpinan DPRD membahas pembagian Tugas Pimpinan DPRD.

-      Rapat Pansus DPRD melanjutkan Pembahasan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

Hari Rabu s/d Sabtu, 2 s/d 5 Oktober 2019

Study Komparatif Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Hari Minggu s/d Selasa, 6 s/d 8 Oktober 2019

Study Komparatif Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi IV terkait Bidang Tugas Komisi - Komisi DPRD.

Hari Rabu, 9 Oktober 2019

Rapat Paripurna DPRD dengan acara Pembentukan Panitia Khusus DPRD Pembahas 10 Raperda.

Hari Minggu s/d Selasa, 13 s/d 15 Oktober 2019

Konsultasi Pimpinan Komisi II dan III terkait kelanjutan pendanaan pembangunan GOR Trenggalek.

Hari Minggu s/d Rabu, 13 s/d 16 Oktober 2019

Study Komparatif Badan Musyawarah DPRD terkait bidang tugas Badan Musyawarah DPRD.

Hari Kamis, 17 Oktober 2019

Rapat Paripurna DPRD dengan acara Penyampaian Penjelasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020 oleh Bupati Trenggalek.

Hari Kamis s/d Jum’at, 17 s/d 18 Oktober 2019

Rapat Pansus Pembahas Tatib DPRD dengan narasumber dari Kemenkumham Kanwil Provinsi Jawa Timur.

Hari Senin, 21 Oktober 2019

-      Rapat Paripurna DPRD dengan acara Penyampaian Pandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

-      Rapat Kerja Pansus I DPRD dengan Tim Asistensi Pembahas Raperda Pemaparan terhadap 4 Raperda yang akan dibahas Pansus I.

-      Rapat Kerja Pansus II DPRD dengan Tim Asistensi Pembahas Raperda Membahas Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

 

Hari Selasa, 22 Oktober 2019

-      Rapat Kerja Pansus I DPRD dengan Tim Asistensi Pembahas Raperda Membahas Raperda tentang Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Syah.

-      Rapat Kerja Pansus II DPRD dengan Tim Asistensi Pembahas Raperda melanjutkan pembahasan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

-      Rapat Kerja Pansus III DPRD dengan Tim Asistensi Pembahas Raperda Pemaparan 3 Raperda  yang akan dibahas Pansus III.

Hari Rabu, 23 Oktober 2019

Rapat Paripurna DPRD dengan acara Penyampaian Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi – Fraksi atas Nota Penjelasan Bupati terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

Menandai diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Trenggalek Masa Jabatan 2019-2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek, menggelar rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Trenggalek masa jabatan 2019-2024. Rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati Trenggalek beserta seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Trenggalek dan Para Kepala OPD serta undangan yang lain digelar di Pendhopo Manggala Parja Nugraha Hari Senin, 26 Agustus 2019.

Pengucapan sumpah janji 45 anggota DPRD Kabupaten Trenggalek terpilih, dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Agus Ariyanto, SH.  

Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah saat membacakan sambutan Gubernur Jawa Timur.

Pengucapan sumpah para wakil rakyat ini didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.406/1014/011.2/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD masa jabatan 2019-2024.

Dalam kesempatan tersebut Bupati juga menyampaikan ucapan selamat mengemban amanah rakyat kepada rekan rekan anggota DPRD yang baru saja mengucapkan sumpah janji.  Beliau juga berharap dengan diresmikannya anggota DPRD yang baru, dapat menumbuhkan inovasi yang baru demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Beliau juga berharap keberhasilan yang telah dicapai anggota DPRD masa jabatan 2014-2019 dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, sehingga melahirkan inovasi inovasi baru demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Trenggalek. Beliau mengajak para anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 untuk bersama-sama bersemangat menyusun langkah dan program untuk pembangunan Kabupaten Trenggalek di masa mendatang. (staf)

DPRD GELAR RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN PENJELASAN BUPATI TERHADAP RANCANGAN PERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2020

Pansus I sebagaimana dibentuk melalui rapat paripurna yang digelar pada 6 April 2018 mulai membahas Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dipimpin oleh Sukarodin, Politisi dari Fraksi PKB hampir seluruh anggota pansus hadir. Turut hadir sebagai tim asistensi pembahas raperda adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kepala Bagian Hukum bersama Kabid dan staf.

Pansus membuka rapat kerja dengan mengingatkan Dinas PMD bahwa berkaitan dengan BPD telah ada pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengisian Anggota Badan Permusywaratan Desa.

Kepala Dinas PMD memberi penjelasan bahwa dengan adanya Raperda BPD nantinya pasal yang berkaitan dengan BPD akan dihapus. Dijelaskan lebih lanjut bahwa hal itu telah diatur pada ketentuan penutup raperda yang menghapus beberapa pasal pada Perda Nomor 12 Tahun 2015 dan Perda Nomor 13 Tahun 2015.

Pembahasan sempat berlangsung tegang berkaitan dengan mekanisme terpilihnya anggota BPD perempuan untuk memenuhi keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Disisi lain mekanisme pemilihan anggota BPD juga untuk memenuhi prinsip keterwakilan wilayah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tenggalek Akhir Tahun Anggaran 2017 telah disampaikan oleh Bupati Trenggalek kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek pada tanggal 20 Maret 2018. Sesuai dengan amanat Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, LKPJ dibahas oleh DPRD sesuai dengan tata tertib DPRD. Berdasarkan hasil pembahasan, DPRD menetapkan Keputusan DPRD sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan. Keputusan DPRD dimaksud disampaikan kepada Kepalia Daerah paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Samsul Anam, SH. MM. M.Hum. Saat membuka acara Reviev Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tenggalek Akhir Tahun Anggaran 2017 Senin, 9 April 2018.

Lebih lanjut Beliau mengatakan bahwa LKPJ merupakan laporan kinerja kepala daerah berdasarkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD, keberhasilan dan kegagalan kepala daerah dapat terlihat dari capaian - capaian atas target dari indikator kinerja daerah. Untuk menganalisis LKPJ, dewan perlu didampingi oleh Narasumber/Tenaga Ahli/Tim Pakar agar menghasilkan analisis yang tepat sehingga mampu memberikan rekomendasi yang pas. Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang merupakan lembaga yang dipandang tepat menjadi mitra DPRD dalam mengalisis LKPJ dimaksud.

Mengakhiri kata sambutannya, Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa  ini berharap agar Panitia Khusus DPRD mampu bersinergi dengan Narasumber sehingga LKPJ dapat dikupas tuntas dan tidak ada persoalan yang tersisa (mt).

 

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Panitia Khusus DPRD Kabupaten Trenggalek Drs. SUKARODIN, M.Ag. pada saat memimpin rapat kerja membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Trenggalek Akhir Tahun Anggaran 2017 dengan seluruh Kepala OPD Jum’at, 6 April 2018 di Aula DPRD Kabupaten Trenggalek.

Lebih lanjut dikatakan bahwa seharusnya Eksekutif segera menindaklanjuti catatan - catatan strategis yang merupakan bentuk rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Trenggalek Akhir Tahun Anggaran 2016 yang lalu setelah rekomendasi itu diterima, namun sampai sekarang DPRD belum menerima tindak lanjut tersebut padahal rekomendasi DPRD telah disampaikan kepada Bupati Trenggalek satu tahun yang lalu. Kalau rekomendasi DPRD tidak ditindaklanjuti apa gunanya kita mengeluarkan rekomendasi. Seandainya Eksekutif menindaklanjuti rekomendasi DPRD, maka kelemahan - kelemahan yang terjadi pada kinerja daerah tahun 2016 yang lalu dapat segera diperbaiki, namun kalau tidak ditindaklanjuti kelemahan - kelemahan yang lalu mungkin akan terulang lagi pada tahun berikutnya.

Menanggapi penilaian Ketua Pansus tersebut, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek drg. UNUNG ISNAINI, M.Si.  sambil menunjukkan buku tindak lanjut atas rekomendasi DPRD mengatakan bahwa Rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada Bupati atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016 telah ditindaklanjuti. Tindak lanjut tersebut sudah disampaikan kepada seluruh OPD dan OPD juga telah memperbaiki kekurangan - kekurangan yang ada pada LKPJ Akhr Tahun Anggaran 2016 sehingga capaian kinerja tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016 yang lalu.

Mengakhiri polemik tersebut, Ketua Pansus meminta agar buku tindak lanjut tersebut disampaikan ke lembaga ini. (mt)

Beberapa situs pemerintah yang berakhiran .go.id tidak bisa diakses. Gangguan ini hanya berlaku pada provider Indihome. Sedangkan pada provider lain misalkan Telkomsel, Indosat, Tri, dan lain-lain tidak mengalami masalah. Gangguan ini bisa diatasi dengan memanfaatkan proxy bisa mengakses website yang sedang dituju.

Sebagai contoh untuk pengguna browser Chrome dan Firefox bisa menginstall ekstensi Anonymox. Kemudian diaktifkan dan pada posisi On. Jika tetap tidak bisa silakan klik Change Identity.

Pada tanggal 29 Maret 2018 DPRD Kabupaten Trenggalek melaksanakan Paripurna dengan anggota mendengarkan sambutan Bupati tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati pada akhir tahun anggaran dan dilanjutkan Pembentukan Pansus LKPJ. 

Rapat paripurna selanjutnya dilanjutkan Paripurna Internal untuk menetapkan perubahan anggota Alat Kelengkapan DPRD. Perubahan anggota tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Komisi I : Im. Musirin, SE digantikan Penny Sugiharti, S.Sos dari FPDI-P
  2. Komisi II : Susilo Darmono digantikan Djumani, B.Sc dari Fraksi Demokrat
  3. Komisi III : Djumani, B.Sc digantikan Susilo Darmono dari Fraksi Demokrat
  4. Komisi IV : Penny Sugiharti, S.Sos digantikan Im. Musirin, SE dari FPDI-P
  5. Badan Pembentukan Perda : Mutriman digantikan Dr. Moh. Husni Hamid, SH MH CLA dari Fraksi Demokrat
  6. Badan Musyawarah : Dr. Moh. Husni Hamid, SH MH CLA digantikan Mutriman dari Fraksi Demokrat

Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat Nelayan Prigi Kecamatan Watulimo terkait dengan Rencana Pembangunan Pelabuhan Niaga Prigi yang telah disampaikan kepada DPRD beberapa kali terakhir disampaikan pada Hari Kamis tanggal 8 Maret 2018, Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek bersama Ketua Komisi II, Ketua Komisi III, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek melakukan konsultasi ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur di Surabaya pada Hari Senin Tanggal 12 Maret 2018.

Rombongan diterima oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur bersama staf terkait. Dalam konsultasi dimaksud Pimpinan DPRD menyampaikan kekhawatiran - kekhawatiran masyarakat nelayan Prigi terkait dengan rencana pembangunan pelabuhan niaga Prigi dimaksud antaralain Pembangunan pelabuhan niaga Prigi akan mematikan mata pencaharian nelayan; Polusi yang ditimbulkan oleh tumpahan olie kapal di sepanjang alur pelayaran akan menimbulkan pencemaran air sehingga mengganggu ekosistem dan habitat ikan.; Dengan adanya lalu lalang kapal, ikan akan lari dari teluk Prigi sehingga nelayan kesulitan mencari ikan.

Menanggapi kekhawatiran - kekhawatiran masyarakat nelayan Prigi seperti yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek, Dinas perhubungan Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa :Rencana pembangunan pelabuhan niaga Prigi sudah digagas cukup lama bahkan sejak Bupati Trenggalek dijabat oleh Bapak Mulyadi,

Rencana pembangunan pelabuhan niaga Prigi telah dilakukan kajian secara mendalam baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat. Berdasarkan kajian strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, teluk prigi merupakan kawasan strategis yang cocok untuk dikembangkan menjadi pelabuhan. Hasil kajian tersebut telah dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan dan telah  dianggarkan dana untuk fisik bangunan baik dalam APBN, APBD Provinsi Jawa Timur maupun APBD Kabupaten Trenggalek.

Yang sangat disayangkan, kenapa keberatan para nelayan baru disampaikan tatkala perencanaan sudah masuk tahap final bahkan sudah memasuki tahap proses penganggaran, apabila disampaikan tatkala perencanaan awal tentu tidak serumit saat ini. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pembangunan pelabuhan niaga Prigi diharapkan akan membuka akses perekonomian di pesisir selatan Jawa.

Menanggapi kekawatiran masyarakat nelayan Prigi terkait pelabuhan niaga ini akan berkembang seperti pelabuhan tanjung Perak Surabaya, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa Pelabuhan Niaga Prigi yang akan dibangun hanya pelabuhan perintis sehingga ukurannya hanya kecil. Dermaga yang akan dibangun hanya sepanjang 150 M dengan lebar 10 M. Untuk tahap awal hanya dibangun dermaga sepanjang 75 M  dengan lebar 10 M. Jarak dermaga dengan bibir pantai hanya 55 M. Pelabuhan niaga Prigi ini tidak akan berpengaruh terhadap area tangkapan ikan para nelayan karena space yang diperlukan sangat kecil dibanding dengan space teluk Prigi. Kapal yang bersandar di Pelabuhan niaga Prigi hanya kapal kapal yang berukuran maksimal 150 M dengan lebar 12 M. Karena pelabuhan niaga Prigi hanya pelabuhan perintis, maka intensitas kapal yang masuk ke pelabuhan niaga Prigi seminggu hanya 2 kali. Dibandingkan dengan luasan teluk Prigi, hadirnya pelabuhan niaga Prigi tidak akan mematikan mata pencaharian nelayan, tidak mempengaruhi ekosistem dan habitat ikan serta tidak mempengaruhi jumlah tangkapan ikan.Perahu perahu kecil, kerambah dan jaring thithil milik para nelayan tidak akan disingkirkan sepanjang tidak berada dalam alur pelayaran. Apabila ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh para nelayan guna mendukung aktivitas nelayan dalam mencari ikan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur siap membuatkan sarana dan prasarana dimaksud sepanjang sesuai dengan kriteria yang dapat didanai APBN maupun APBD Provinsi Jawa Timur serta realistis. (mt)

Pansus I membahas Raperda Badan Permusyawaratan Desa

  • Kategori: Berita
  • Diterbitkan pada Kamis, 12 April 2018 00:51
  • Dilihat: 768

Pansus I sebagaimana dibentuk melalui rapat paripurna yang digelar pada 6 April 2018 mulai membahas Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dipimpin oleh Sukarodin, Politisi dari Fraksi PKB hampir seluruh anggota pansus hadir. Turut hadir sebagai tim asistensi pembahas raperda adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kepala Bagian Hukum bersama Kabid dan staf.

Pansus membuka rapat kerja dengan mengingatkan Dinas PMD bahwa berkaitan dengan BPD telah ada pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengisian Anggota Badan Permusywaratan Desa.

Kepala Dinas PMD memberi penjelasan bahwa dengan adanya Raperda BPD nantinya pasal yang berkaitan dengan BPD akan dihapus. Dijelaskan lebih lanjut bahwa hal itu telah diatur pada ketentuan penutup raperda yang menghapus beberapa pasal pada Perda Nomor 12 Tahun 2015 dan Perda Nomor 13 Tahun 2015.

Pembahasan sempat berlangsung tegang berkaitan dengan mekanisme terpilihnya anggota BPD perempuan untuk memenuhi keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Disisi lain mekanisme pemilihan anggota BPD juga untuk memenuhi prinsip keterwakilan wilayah.