KETUA DPRD MENGHADIRI FORUM KOMUNIKASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD 2025

Siklus Perencanaan Pembangunan Tahunan diawali dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sesuai regulasi sebelum ditetapkan menjadi Rancangan Akhir, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus dikonsultasikan kepada para pemangku kepentingan terlebih dahulu.

Dalam rangka memenuhi regulasi dimaksud, pada Selasa, 30 Pebruari 2025 digelar Forum Kosultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 bertempat di Aloon Aloon Kedung Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan.

Dalam kesempatan tersebut, Samsul Anam, SH. MM. M.Hum Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tregggalek menyampaikan bahwa Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 adalah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Agro Industry yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan. Hal tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 – 2026

Dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan diatas, Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan melakukan pemantapan dan penguatan BUMD dalam setiap aksi korporasi sehingga BUMD dapat berkelanjutan. Terhadap langkah tersebut DPRD sangat sependapat dan mendukung agar BUMD di Kabupaten Trenggalek mampu bersaing dengan lembaga usaha privat sehingga dapat berkontribusi dalam memajukan ekonomi masyarakat di Kabupaten Trenggalek.

Lebih lanjut Samsul Anam menyampaikan bahwa Memperhatikan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengelompokkan Misi kedalam 5 (Lima) Roket yakni Roket Ekonomi, Roket Pariwisata, Roket Desa, Roket SDM Kreatif, dan Roket Infrastruktur. Sampai saat ini bagaimanakah capaian dari masing masing roket tersebut, apakah sudah mampu mendukung terhadap capaian Indikator Kinerja Daerah? Oleh karenanya perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian dari masing masing Roket bila capaiannya belum sesuai dengan yang diharapkan, agar lebih dipacu lagi sehingga pada akhir RPJMD 2021-2026 nanti semua target IKD dapat tercapai.

Selain hal diatas, Beliau juga menyampaikan bahwa Pelayanan Dasar bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta bidang Sosial hendaknya menjadi prioritas utama karena pelayanan dasar tersebut merupakan kebutuhan utama masyarakat.(TR)