Lebih lanjut Politisi asal Kecamatan Kampak ini mengatakan bahwa APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin  diwujudkan oleh Pemerintah Daerah yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh karenanya dalam penyusunan dan Pembahasanya harus berpegang teguh pada prinsip - prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis, serta tepat sasaran. Dan yang lebih penting lagi bahwa APBD harus mencerminkan respon pemerintah daerah terhadap kebutuhan - kebutuhan prioritas masyarakat serta punya kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar problem mayarakat.

Atas dasar itulah, sebagai manifestasi dari komitmen untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat, maka Fraksi Demokratmendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek untuk memanfaatkan secara optimal atas semua pendapatan serta penerimaan daerah untuk program - program prioritas  yang vital untuk kepentingan langsung masyarakat, ikut membantu memecahkan masalah yang dihadapi rakyat, memfasilitasi mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan rakyat.

Terkait dengan aspek pendapatan daerah, Fraksi Demokrat berharap usaha menggali dan mengekplorasi pendapatan daerah harus memperhatikan beban sosial ekonomi masyarakat jangan sampai membebani masyarakat. Sedangkan terkait dengan keterbatasan penganggaran Belanja Langsung, Fraksi Demokrat mempertanyakan kepada eksekutif, apakah program kegiatan yang tertuang dalam  RAPBD 2017 ini sudah benar - benar memperhatikan skala  prioritas  yang vital untuk kepentingan langsung masyarakat, dan ikut membantu memecahkam masalah yang dihadapi rakyat.

Dengan berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana Desa  mendapatkan dan mengelola  Dana yang cukup besar dari APBN,  sehingga saat ini Pemerintah Desa sedang Gencar Gencarnya melaksanakan Pembangunan, Fraksi Demokrat berharap agar didalam setiap perencanaan pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah perlu singkronisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Desa hal ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindihnya kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa.

Mengakhiri pemandangan umumnya, Fraksi Demokrat kembali mengingatkan, bahwa tanggung jawab Pembangunan di Kabupaten Trenggalek ini tentunya bukan hanya tanggung jawab eksekutif saja, tetapi ini semua adalah tanggung jawab kolektif, tanggung jawab yang tidak hanya dihadapan masyarakat, namun juga di hadapan Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa. Dan berharap semoga RAPBD 2017 ini  benar-benar mampu dan kredibel dalam menjawab tema sentral RKPD 2017, yaitu "PENGUATAN DAYA SAING DAERAH DAN PEMBANGUNAN DESA YANG BERKUALITAS DALAM RANGKA MENCAPAI KEMAJUAN EKONOMI DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN".(keu)