RAPAT PARIPURNA DPRD PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI ATAS PU FRAKSI PAPBD 2021

  • Kategori: Berita Dewan
  • Diterbitkan pada Selasa, 21 September 2021 23:30
  • Dilihat: 1

BUPATI TRENGGALEK MENYAMPAIKAN JAWABAN ATAS

PU FRAKSI FRAKSI TERHADAP PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG

PERUBAHAN APBD TA. 2021 DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD

 

Merupakan rangkaian kegiatan pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD TA. 2021, Selasa 2021 pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Sabha Paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek digelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas PU Fraksi Fraksi. Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Trenggalek Syah Muhammad Nata Negara mewkili Bupati Trenggalek menyampaikan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi Fraksi terhadap Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dalam memori jawaban yang dibacakannya, menanggapi pertanyaan, saran, dan pendapat Fraksi Kebangkitan Bangsa, Bupati memberikan tanggapan diantaranya bahwa defisit anggaran yang terjadi karena adanya selisih kurang antara pendapatan dengan belanja daerah defisit tersebut telah ditutup dengan Pembiayaan Netto. Sehingga dalam struktur APBD secara keseluruhan telah diupayakan berimbang antara penerimaan daerah dengan total pengeluaran/belanja daerah.

Langkah yang dilakukan Pemerintah agar bisa menekanangka defisit, Selain mengoptimalkan sisi pendapatan, pemerintah daerah juga telah berupaya melakukan efesiensi pada sisi belanja daerah, khususnya belanja yang sifatnya konsumtif, diantaranya ; belanja pakaian dinas, belanja ATK, belanja bangunan gedung kantor, belanja kendaraan dinas serta belanja lain yang kurang prioritas dengan tetap mengacu dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sedangkan menanggapi pertanyaan, saran dan pendapat Fraksi PDI Perjuangan, Bupati diantaranya mengapresiasi dan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Fraksi PDIP bahwa dalam keterbatasan anggaran, kita harus tetap berpegang pada prinsip Money Follow Function, dan pada saat ini belanja penanganan covid-19 serta pemulihan ekonomi merupakan kegiatan prioritas pemerintah kabupaten.

Kemudian terhadap pertanyaan, saran dan pendapat Fraksi PARI Bupati menyampaikan diantaranya bahwa Belanja Bantuan Sosial turun 5 persen dari rencana awal di sebabkan karena terdapat pergeseran akun belanja (mata anggaran) di Sekretariat Daerah pada Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu untuk bidik misi tidak sesuai, sehingga dilakukan penyesuaian rekening belanja menjadi Belanja Beasiswa. Anggaran bantuan sosial pada Sekretariat Daerah merupakan beasiswa bagi mahasiswa miskin dari Kabupaten Trenggalek. Sesuai dengan peraturan yang ada bahwa belanja sosial harus sudah masuk dalam RKPD sehingga sudah terdaftar pada tahun sebelumnya, sedangkan penerima beasiswa diseleksi dan yang memenuhi syarat diberikan beasiswa pada tahun berjalan,

Adapun terhadap pertanyaan, saran dan pendapat Fraksi Partai Golkar Bupati menyampaikan diantaranya bahwa terkait persiapan pembelajaran tatap muka telah terbit Surat Edaran Bupati Trenggalek tentang Panduan Pelaksanaan Pembelajaran di Masa Pendemi COVID-19, yang intinya pembelajaran tatap muka sudah dapat dilaksanakan. Sedangkan Terkait harapan Fraksi Partai Golongan Karya agar ada perhatian untuk guru bantu daerah, disampaikan oleh Bupati bahwa melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga telah diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang berada di lembaga negeri (SD dan SMP). Pada tahun 2021 ini insentif bagi GTT dan PTT rata-rata dinaikkan dengan tidak mengurangi penghasilan lainnya, misalnya honor yang dibayarkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

Dan terhadap pertanyaan, saran dan pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bupati menyampaikan diantaranya bahwa rencana pengembaliapokok pinjamayanakakita laksanakaadalaselama 5  (limatahuyandimulapadtahu202sampadengatahu2026.

Di penghujungan tanggapannya, Bupati menanggapi pertanyaan, saran dan pendapat Fraksi Partai Demokrat diantaranya bahwa Dalam upaya untuk pemulihan ekonomi, alokasi anggaran pada perubahan APBD 2021 difokuskan pada upaya pencapaian prioritas pembangunan tahun 2021, penanganan dan pemulihan akibat dampak Covid-19 antara lain pemenuhan insentif tenaga kesehatan,pemenuhan kurang bayar belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2020 ke pemerintah desa (rekomendasi BPK), alokasi modal sarpras kesehatan dan infrastruktur jalan, pemenuhan belanja maskin, kegiatan padat karya  dan priotitas lainnya yang harus dipenuhi pada Perubahan APBD ini.(keu),