Penyampaian  aspirasi kembali disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Trenggalek (AMT) ke DPRD kabupaten Trenggalek pada Jum’at , 21 Februari 2025. Aspirasi tersebut disampaikan dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Trenggalek untuk   menolak berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Diantaranya, seperti soal pemotongan (efisiensi) anggaran hingga pendidikan.

                                                                       
Koordinator Lapangan (Korlap) AMT, Rian Firmansyah, mengatakan bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 yang berkaitan dengan efisiensi anggaran dan dianggap merugikan masyarakat. Alasan yang mendasarinya adalah  pemotongan atau efisiensi anggaran tersebut  sangat mempengaruhi kegiatan beberapa sektor terutama  efisiensi anggaran di sektor pendidikan.  Khususnya   pendidikan di Kabupaten Trenggalek selama ini belum merata terkait fasilitas dan kebutuhan. Jika efisiensi anggaran ini tetap dilakukan, maka kesenjangan pendidikan di kota dengan daerah pedesaan akan semakin jauh.

Rian Firmansyah juga menegaskan, bahwa pemerintah seharusnya memikirkan terlebih dahulu sebelum meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena seharusnya, sebelum MBG dikeluarkan sebagai program, mestinya terlebih dahulu berpikir lalu bekerja, bukan bekerja dahulu baru berpikir. Artinya, harus diinvestigasi dahulu berapa anak-anak yang membutuhkan. Namun, program MBG justru juga menyasar pada orang kaya, makanya anggarannya menghabiskan Rp 300 triliun.

Setelah melakukan orasi di depan Kantor DPRD, aspirasi para Mahsiswa tersebut diterima secara langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek,  Doding Rahmadi secara Daring di aula kantor DPRD Kabupaten Trenggalek.